Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (atau disingkat BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUMDes merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pemberdayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dapat membentuk suatu kelompok kerja dalam mengoperasionalkan kegiatan BUMDes tersebut.

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan guna menuju hal tersebut adalah, antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.
Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan didirikannya BUMDes adalah dalam rangka memperkuat perekonomian desa yang dalam arti detil adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan masyarakat desa tersebut, yang ditinjau dari segi ekonomi desa. Itulah mengapa dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus berorientasi pada kebutuhan dan potensi desa.

Artinya BUMDes harus memprioritaskan pada usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarkat seperti pemenuhan pasokan barang sembako, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesbilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa.

Dan usaha yang dikembangkan adalah yang merupakan potensi di desa itu, sehingga akan lebih baik lagi jika potensi tersebut adalah potensi yang unik dan khas serta memenuhi syarat sebagai pemenuhan kebutuhan msyarakat. Potensi desa yang bagus dikembangkan adalah sumber daya desa yang belum optimal dieskplorasi, atau bisa juga usaha-usaha masyarakat yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal, apakh dari segi modal, pemasaran atau dari lainnya.

Tujuan lain pembentukan BUMDes yaitu peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika PADesa bisa ditingkat maka secara makro ekonomi desa, akan didapat dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. Sehingga apabila pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, diharpkan akan berimbas pada naiknya kualitas hidup masyarakat. Karena salah satu tetapnya miskin desa yang tergolong miskin karena secara relatif tidak memiliki infrastruktur fasilitas-fasilitas penting yang hanya menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
Prinsip Pembentukan BUMDes

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika akan mendirikan BUMDes yaitu :

1. Logika pembentukan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.
2. Perencanaan dan pembentukan BUMDesa adalah atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif & emansipatif
3. Pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional, ko-operatif, dan mandiri.

Diharapkan pembentukan BUMDes berangkat dari partisipatif dan inisiatif masyarakat desa, karena yang mengetahui secara pasti dan detil tentang semua potensi desa dan sumber daya desa adalah masyarakat itu sendiri. Prinsip emansipatif pelru dikedepankan karena dalam hal ini perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalangkemajuan desa. Bahkan potensi atau sumber daya yang dapat dikembangkan bisa berasal dari pihak wanita. Misalnya industri rumah tangga yang berbasis pada pembuatan makanan, alat rumah tangga ataupu kerajinan tangan yang memiliki nilai jual.

Selain itu prinsip kebersamaan (member base) menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun sistem kerekatan antar anggota masyarakat, terutama dalam menjalankan usaha bersama. Dengan berusaha secara bersama-sama diharapkan akan membangkitkan kemandirian dalam diri masyarakat, sehingga tidak megharapkan lagi jenis-jenis bantuan dari pemerintah baik yang bersifat hibah ataupun pinjaman.
Prinsip Pengelolaan BUMDes

Dalam pengelolaan BUMDes harus diperhatikan beberapa prinsip acuan :

1. Sebagai pengelola adalah semua masyarakat desa yang memiliki orientasi melakukan usaha bersama dibantu aparat pemerintah desa sebagai fasilitator dan penyambung komunikasi dengan pemerintah daerah.
2. Bentuk kegiatan harus bersifat kemitraan dan memiliki kontrak
3. Pembinaan bisa langsung dari pemerintah daerah atau dari lembaga-lembaga non profit, seperti LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lain-lain
4. Wilayah cakupan tidak harus satu desa. Jika beberapa desa memiliki orientasi yang sama maka dapat melakukan usaha secara bersama-sama dalam satu wadah BUMDes (kluster). Apalagi jika bahan mentah dan produk disebarkan di beberapa desa.
5. Bentuk badan usaha harus bersifat kebersamaan dan mandiri.
6. Bentuk usaha bisa berbentuk pembiyaan seperti usaha simpan pinjam, ataupun berbentuk riil seperti usaha kerajinan, pertanian, peternakan, pasar, wisata dan lain-lain.
7. Keanggotaan adalah semua masyarakat desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam berusaha, selain itu aparat pemerintah desa juga akan memfasilitasi, dan bisa juga pihak ketiga (investor) yang menanamkan modalnya untuk dikembangkan dan menjadi usaha bersama.

Pendirian BUMDes

Tahap 1 : Adanya kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa.
a. Kesepakatan dapat dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan semua usulan, harapan dan keinginan warga desa
b. Menentukan jenis usaha yang akan dilakukan dalam BUMDes dengan melihat daftar potensi dan sumber daya desa.
c. Merumuskan AD-ART untuk organisasi BUMDes, sehingga memiliki legimitasi hukum.
d. Memeprkuat kedudukan BUMDes dengan menetapkan dalam peraturan desa.

Tahap 2 : Pengelolaan BUMDes
a. Pembentukan struktur organisasi BUMDes beserta tugas dan fungsinya, sehingga tidak terjadi pelebaran kewenangan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan organisasi.
b. Semua kegiatan BUMDes harus mengacu pada AD-ART yang telah disusun, sehingga terjalin komunikasi dan jalur birokrasi yang tertib.
c. Transparansi pengelolaan sehingga masyarakat mengetahui baik secara periodik dan kontinyu.

Tahap 3 : Pengawasan
a. Perlu dibuat prosedur pengawasan agar dalam pengelolaan BUMDes terhindar dari kesalahan-kesalahan yang disengaja, sehingga prinsip transparansi berjalan dengan baik.
b. Badan pengawas dapat berasal dari beberapa unsur elemen masyarakat desa, misalnya dari pemerinta desa, LSM dan masyarakat itu sendiri.
c. Waktu pengawasan bisa secara periodik dan berlangsung terus-menerus, sehingga akuntabilitas menjadi terpercaya dan msyarakat akan lebih bersimpati terhadap pengelola BUMDes.

Tahap 4 : Pertanggungjawaban
a. Setiap akhir dari periode tahun anggaran harus ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam musyawarah seluruh elemen desa.
b. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut mencakup laporan kinerja pengelola, laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan usaha dan perkembangannya, serta laporan kegiatan yang belum dapat direalisasikan.
c. Laporan pertanggungjawaban ini disesuaikan dngan AD-ART yang telah disepakati bersama pada awal pendirian BUMDes.

Ditulis oleh Rokhmad Munawir (Staf PATTIRO Magelang) dengan disarikan dari berbagai sumber pustaka

Kemiskinan Desa

Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang relevan untuk dikaji secara terus menerus. Relevansi ini bukan hanya karena kemiskinan merupakan persoalan yang telah terjadi sejak lama, namun juga karena kontradiksinya yang semakin menonjol ditengah pesatnya perkembangan dunia informasi dan teknologi. Anehnya, ditengah dinamika percepatan inovasi teknologi tersebut, masalah kemiskinan masih terus menjadi cerita pendamping sejarah manusia.

Tidak terpikirkan oleh kita jika saja media tidak memberikan liputannya tentang dampak berbagai persoalan kemiskinan. Berita gizi buruk, busung lapar atau belbagai persoalan sakit yang diderita si miskin hanya dapat disikapi dengan keluhan karena tidak mampu melakukan usaha bersifat medis. ‘Jebakan’ kemiskinan telah mematikan produktifitas seseorang. Keterbatasan keuangan dan fasilitas untuk melakukan sesuatu membuat seseorang frustasi dan meyerahkan pada takdir, atau melakukan hal-hal yang kemudian berkembang menjadi berbagai masalah baru di ‘wajah’ sosial masyarakat kita.

Deskripsi di atas merupakan bentuk dari kemiskinan absolut1 yang masih banyak terjadi di masyarakat kita. Semua berita tersebut membuka mata kita akan akutnya benang kusut persoalan kemiskinan, persoalan yang juga terjadi dihampir seluruh Dunia Ketiga. Wajar kemudian apa yang kemudian dikemukakan oleh Hardiman dan Midgley dalam bukunya The Social Dimensions of Development and Planning ti Third World (1982) bahwa penanganan masalah sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih difokuskan pada masalah kemiskinan, karena merupakan masalah dominan dan mempengaruhi permasalahan sosial lainnya2. Wacana dan diskusi tentang kemiskinan menguat dalam belbagai teori analisis dari berbagai prespektif kajian keilmuwan, baik dari sudut historis, ekonomi, geografi, antropologi ataupun sosial-budaya.

Prespektif historis pada tulisan Anthony Reid menyebutkan bahwa Asia Tenggara (nusantara) pad abad ke-18 diceritakan oleh Marsden nyaris tidak menemukan orang cacat di penduduk asli. Apabila rentang usai orang-orang Indonesia diungkap, hampir selalu disertai rasa iri karena tampak memiliki usia lebih panjangdaripada orang Eropa. Van Goes melaporkan orang Indonesia pada umumnya berusia lanjut, baik pria maupun perempuan. Sementara Maluku mempunyai reputasi khusus dengan penduduknya yang berumur panjang pada abad ke 16, walaupun pertumpahan darah, penghancuran dan bencana kelaparan luar biasa akibat kunjungan Belanda ke Banda dan ke Ambon mengubah secara drastis reputasi itu pada pertengahan abad ke-17. Yang lebih mengejutkan, tidak disebut adanya kemiskinan oleh pelancong awal yang berkunjung ke nusantara. Pertanian telah dicukupi dengan curah hujan yang tinggi, tekanan jumlah penduduk yang sangat rendah, dan jika padi gagal panen masih banyak alternatif pengganti termasuk sagu, pisang, kelapa, ikan, dan belbagai jenis umbi-umbian serta buah-buahan. Pemiskinan terjadi menjelang tahun 1700 dengan Belanda sebagai pelaku paling banyak memiskinkan kawasan Asia Tenggara. Van Den Bosch merasa yakin orang miskin di kota-kota Belanda yang dipelajarinya jauh lebih parah daripada petani Jawa3.

Prespektif ekonomi juga memberikan kajian komperehensif dan dinamis dalam mengungkap asal usul kemiskinan dsecara rinci dan konstruktif. Diskusi kemiskinan dalam kacamata keilmuwan ekonomi setidaknya memiliki dua kutub pandangan teori yang berlawanan, yakni teori ekonomi liberal dengan pelopor Adam Smith dan teori ekonomi Sosialis hasil kajian Karl Marx. Aliran ekonomi itu kini telah berkembang dengan segala derivasi kedua aliran ekonomi tersebut, melakukan adaptasi dan internalisasi dari kelemahannya masing-masing. Adaptasi kajian teoretis ekonomi klasik tersebut tercermin dengan berbagai paradigma baru ekonomi yang disusun oleh negara-negara Wlfarestate, dimana liberalisasi masih dibatasi dengan perlindungan negara pada belbagai bidang produksi yang menghidupi mayoritas warg negaranya.

Ditengah segala perdebatan wacana akar penyebab kemiskinan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah melihat dan melakukan belbagai evaluasi atas belbagai program pemerintah yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut terkait dengan efektifitas dan ketepatannm program dengan rumah tangga sasasran (RTS) pelaksanaan porgram, kedekatan bantuan dengan misi pemberdayaan (empowerment) ataupun wacana alternatif atas dampak program yang tidak terencnakan. Persoalan ini biasnya terkait dengan sosial budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Upaya empowerment tersebut sejalan dengan orientasi penganut rezim pertumbuhan. Menurut ketentuan Asian Development Bank, kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi terhadap kelompok-kelompok masyarakat demikian harus memiliki sifat: berbasis lokal (mikro), berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, holistik dan bekelanjutan (Zubaedi, 2007:2009)4.

pada masyarakat nelayan ataupun petani misalnya, seperti juga masyarakat lain, mereka juga menghadapi masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kebutuhan ekonomi yang datang setiap saat. (2) Keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar sehingga mempengaruhi usaha (3) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial yang ada (4) Kualitas SDM yang rendah akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan layanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan dan penyesuaian keseimbangan alam (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi agraris ataupun maritim5.

Selain persoalan eksternal yang membentuk konstruksi sosial dan menghadirkan keberadaan masyarakat miskin, tidak kalah penting adalah persoalan pada internal masyarakat miskin sendiri. Sebab, kenijakan negara sering didasarkan atas mainstream ekonomi yang kapitalistik. Indikator ekonomi selalu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi makro seperti pertumbuhan GNP, investasi dan fluktuasi keuangan perbankan. Padahal pada keseluruhan masyarakat miskin, akses untuk melakukan transaksi diperbankan tidak mudah. Mekanisme pasar bebas dan “tricle down effect” ini diyakini akan selalu menghadirkan adaptasi pasar dengan “mitos ilmiah” invisible hand.

Pemberdayaan akhirnya terjebak pada paradigma “tricle down effect” tersebut, meski basis ekonomi telah dipindahkan pada psosi lokalistik. Meminjam bahsa Edi Suharto, dominannya paradigma “tricle down effect” tersebut bisa dilihat pada program-program pembangunan masyarakat (community development) yang bermitra usaha ekonomi produktif berskala mikro, seperti “warungisasi” (setiap kelompok sasaran atau warga binaan dilatih atau diberi modal embuka warung) atau “kambingisasi” (pemberian kambing pada kelompok miskin untuk dikelola secara kelompok). Meskipun kegaiatn tersebut tidak salah, namun tidak mutlak benar. Diibaratkan dengan analogi “ikan dan pancing”, maka meskipun kelompok sasaran (target group) diberi ikan dan pancing sekaligus, mereka tidak akan berdaya jika seandainyta kolam dan sungai yang ada di seputar mereka telah dikuasai oleh elit atau kelompok kuat6.

Akibatnya, keyakinan untuk membangujn kesadaran perubahan dari peran dan posisi internal masyarakat miskin sendiri belum tampak menjadi komitmen pemerintah. Persoalan tersebut membutuhkan kajian yang mendalam dan terus menerus untuk menemukan rumusan teori maupun teknis yang utuh dan memberikan keyakinan komitmen pemerintah untuk membangun penguatan peran dan posisi masyarakat miskin dari internalisasi paradigma dan perilaku mereka sendiri. Pengahrgaan atas tata norma dan sikap masyarakat miskin itu ditujukan untuk menumbuhkan motivasi dan spirit perubahan masyarakat miskin sendiri dari dalam, yakni sebuah semangat yang berangkat dari kesadaran eksistensi diri dan pengetahuan akan peran dan posisinya di lajur pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan eksistensi ini penting untuk menumbuhkan penguatan kualitas mata pencaharian mereka (livelihood) sehingga mampu mengolah segala aset finansial dan material yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusiaan yang layak sekaligus mampu mengembangkan potensi mata pencaharian yang ada di tengah-tengah kompetisi semua bidang ekonomi produktif yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesadaran eksistensi ini menjadi teramat penting saat kajian nasionalisme dapat tumbuh seiring dengan aktifitas ekonomi mereka.

Dengan demikian, keterbatasan kualitas SDM maupun ekonomi masyarakat miskin tidak semata menjadi tugas negara untuk menunjukkan respon tanggungjawab sosialnya melalui perlindungan pelayanan publik dalam kategori hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, jaminan keamanan, ataupun penydiaan air bersih, atau sekedar solideritas moral bagi kelompok miskin, pariferal, marginal, dan kurang beruntung. Lebih dari itu, masyarakat miskin juga membutuhkan legalitas perlindungan ekonomi, paradigma dan usaha mereka layaknya perlindungan negara pada investor maupun perbankan. Pemahaman akan kondisi internal masyarakat miskin tersebut, baik paradigma, eksistensi, filosofi dan ke-wisdom-an serta berbagai sikap mereka atas persaingan hidup layak diangkat sebagai kajian teoretis baru dalam penentuan arah kebijakan kemiskinan.

Realitas ini layak diangkat ditengah persaingan dunia usaha yang bercirikan kapitalistik. Keterbatasan modal usaha menjadi permasalahan besar karena konstruksi ekonomi lebih mengedepankan persaingan modal. Maka tidak dapat terelakkan bila kemudian masyarakat msikin terjebak pada “kubang jaring-jaring” konstruksi ekonomi yang membuat mereka tidak mampu berperan serta dalam mewujudkan kemandirian dan pennetuan sendiri hasil keringatnya. Segala asumsi tersebut membutuhkan kajian yang menyeluruh dalam rangka usaha penemuan rumusan teoretis jembatan penyingkapan realitas sekaligus gagasan aplikatif yang lebih solutif, bukan konflik. Persoalan ini pada skala besar mungkin tidak ubahnya dengan jaritan permasalahan ekonomi yang terjadi anatara negara majudengan negara Dunia Ketiga, dimana hampir seluruh produksi barang dan keberadaan modal telah terakumulasi penguasaannya pada negara-negara maju dan mencengkram peran danm posisi perekonomian mereka sendiri pada situasi yang sulit mengejar ketertinggalan. Namun begitu, semangat penghapusan kemiskinan di atas dunia harus terus digelorakan, termasuk secara nasional adalah penghapusan kemiskinan di negara yang ‘konon’ teramat kaya melebihi keseluruhan negara-negara di Eropa ini, yakni Indonesia.

Selain latar belakang tersebut, untuk mendukung proses percepatan pemberantasan kemiskinan, dibutuhkan kelompok warga yang aktif (actve citizen) untuk membantu melakukan berbagai upaya dari semua sudut bidang kegaiatan. Penulisan ini merupakan bentuk partisipasi warga aktif untuk berjuang melakukan upaya transformatif perubahan kemiskinan tersebut. Kegelisahan ini menghadirkan semangat untuk melakukan penelitian berbasis pemberdayaan internal masyarakat miskin dengan satu harapan segala data dan analisa dalam penelitian ini dapat digerakkan menjadi salah satu bagian dari usaha menjembatani transformasi perubahan sosial.

Rumusan amsalah
bagaimana masyarakat miskin memandang peran dan posisi status sosial-ekonomi mereka di lajur pertumbuhan ekonomi nasional?
Bagaimana mereka menyikapi kompetisi ekonomi ditengah keterbatasan modal sebagai penggerak sebuah usaha ekonomi?
Bagaimana mereka mencari dan menerima perlindungan dari negera?
Bagaimana mereka menyikapi upaya pemberdayaan dari negara?

Menjelaskan cara pandang masyarakat miskin atas peran dan posisi status sosial-ekonomi mereka di lajur pertumbuhan ekonomi nasional
Menjelaskan cara pandang masyarakat miskin dalam mengahdapi kompetisi ekonomi ditengah keterbatasan modal sebagai penggerak sebuah usaha ekonomi
menjelaskan cara masyarakat miskin mencari dan menerima perlindungan dari negera
menjelaskan sikap masyarakat miskin dalam menghadapi upaya pemberdayaan dari negara

daftar pustaka:
Hutasoit, Ruyandi. (2008) Indonesia Sejahtera Bukan Mimpi. GCM
Huro, Daman. Miftahusyaian, Moh. Warsa, Ronald J. Sutomo. Aminta, Yuha, (2008). Demokrasi dan Kemiskinan. Averroespress
Kusnadi. (2009). Keberadaan Nelayan dan ekonomi Pesisir. Ar-ruz Media
P. Todaro, Michael. (1998). Pembangunan ekonomi Dunia Ketiga. Erlangga
Reid, Anthony. (2004). Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. Halm.289
Sumardjan, Selo. (2000). Menuju Tata Indonesia Baru. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Suharto, Edi. (2009). Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama
Widoyoko, Danang. Djani, Luki. Irawan, Ade. Sunaryantono, Agus. Hendry, Febri Katong. (2006) Saatnya Wraha Melawan Korupsi, Citizien Report Card Untuk Pendidikan. ICW
________(2005) Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal. LP3ES
http://tkpkri.org/berita/siaran-pers/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret 2008.20090703536.html, didownload pada tanggal 23 Juli 2009

Mengobati Luka Lama dan Bisul Menggunakan Suweg

Nama Lokal:
Suweg (Jawa)

Kandungan Kimia dan Efek Farmakologis:
Mengandung saponin dan flavonoid pada umbi, pada batang dan daun mengandung saponin dan polifenol. Bersifat anti-inflamasi, antircun, mencegah pendarahan, dan mengobati luka.

Penyakit yang dapat diobati:
Bisul, luka baru, dan luka karena bisa.

Pemanfaatan:
1. Bisul
Bahan: 7 gr umbi segar
Cara membuat: bahan dicuci bersih, lalu parut
Cara menggunakan: balurkan di atas permuakaan bisul

2. Luka baru, dan luka karena bisa.
Bahan: umbi segar secukupnya
Cara membuat: bahan dicuci bersih, lalu parut
Cara menggunakan: balurkan di bagian tubuh yang luka

Sumber: Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri 3 (Drs. H.Arief Hariana)

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!