Kemiskinan Desa

Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang relevan untuk dikaji secara terus menerus. Relevansi ini bukan hanya karena kemiskinan merupakan persoalan yang telah terjadi sejak lama, namun juga karena kontradiksinya yang semakin menonjol ditengah pesatnya perkembangan dunia informasi dan teknologi. Anehnya, ditengah dinamika percepatan inovasi teknologi tersebut, masalah kemiskinan masih terus menjadi cerita pendamping sejarah manusia.

Tidak terpikirkan oleh kita jika saja media tidak memberikan liputannya tentang dampak berbagai persoalan kemiskinan. Berita gizi buruk, busung lapar atau belbagai persoalan sakit yang diderita si miskin hanya dapat disikapi dengan keluhan karena tidak mampu melakukan usaha bersifat medis. ‘Jebakan’ kemiskinan telah mematikan produktifitas seseorang. Keterbatasan keuangan dan fasilitas untuk melakukan sesuatu membuat seseorang frustasi dan meyerahkan pada takdir, atau melakukan hal-hal yang kemudian berkembang menjadi berbagai masalah baru di ‘wajah’ sosial masyarakat kita.

Deskripsi di atas merupakan bentuk dari kemiskinan absolut1 yang masih banyak terjadi di masyarakat kita. Semua berita tersebut membuka mata kita akan akutnya benang kusut persoalan kemiskinan, persoalan yang juga terjadi dihampir seluruh Dunia Ketiga. Wajar kemudian apa yang kemudian dikemukakan oleh Hardiman dan Midgley dalam bukunya The Social Dimensions of Development and Planning ti Third World (1982) bahwa penanganan masalah sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih difokuskan pada masalah kemiskinan, karena merupakan masalah dominan dan mempengaruhi permasalahan sosial lainnya2. Wacana dan diskusi tentang kemiskinan menguat dalam belbagai teori analisis dari berbagai prespektif kajian keilmuwan, baik dari sudut historis, ekonomi, geografi, antropologi ataupun sosial-budaya.

Prespektif historis pada tulisan Anthony Reid menyebutkan bahwa Asia Tenggara (nusantara) pad abad ke-18 diceritakan oleh Marsden nyaris tidak menemukan orang cacat di penduduk asli. Apabila rentang usai orang-orang Indonesia diungkap, hampir selalu disertai rasa iri karena tampak memiliki usia lebih panjangdaripada orang Eropa. Van Goes melaporkan orang Indonesia pada umumnya berusia lanjut, baik pria maupun perempuan. Sementara Maluku mempunyai reputasi khusus dengan penduduknya yang berumur panjang pada abad ke 16, walaupun pertumpahan darah, penghancuran dan bencana kelaparan luar biasa akibat kunjungan Belanda ke Banda dan ke Ambon mengubah secara drastis reputasi itu pada pertengahan abad ke-17. Yang lebih mengejutkan, tidak disebut adanya kemiskinan oleh pelancong awal yang berkunjung ke nusantara. Pertanian telah dicukupi dengan curah hujan yang tinggi, tekanan jumlah penduduk yang sangat rendah, dan jika padi gagal panen masih banyak alternatif pengganti termasuk sagu, pisang, kelapa, ikan, dan belbagai jenis umbi-umbian serta buah-buahan. Pemiskinan terjadi menjelang tahun 1700 dengan Belanda sebagai pelaku paling banyak memiskinkan kawasan Asia Tenggara. Van Den Bosch merasa yakin orang miskin di kota-kota Belanda yang dipelajarinya jauh lebih parah daripada petani Jawa3.

Prespektif ekonomi juga memberikan kajian komperehensif dan dinamis dalam mengungkap asal usul kemiskinan dsecara rinci dan konstruktif. Diskusi kemiskinan dalam kacamata keilmuwan ekonomi setidaknya memiliki dua kutub pandangan teori yang berlawanan, yakni teori ekonomi liberal dengan pelopor Adam Smith dan teori ekonomi Sosialis hasil kajian Karl Marx. Aliran ekonomi itu kini telah berkembang dengan segala derivasi kedua aliran ekonomi tersebut, melakukan adaptasi dan internalisasi dari kelemahannya masing-masing. Adaptasi kajian teoretis ekonomi klasik tersebut tercermin dengan berbagai paradigma baru ekonomi yang disusun oleh negara-negara Wlfarestate, dimana liberalisasi masih dibatasi dengan perlindungan negara pada belbagai bidang produksi yang menghidupi mayoritas warg negaranya.

Ditengah segala perdebatan wacana akar penyebab kemiskinan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah melihat dan melakukan belbagai evaluasi atas belbagai program pemerintah yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut terkait dengan efektifitas dan ketepatannm program dengan rumah tangga sasasran (RTS) pelaksanaan porgram, kedekatan bantuan dengan misi pemberdayaan (empowerment) ataupun wacana alternatif atas dampak program yang tidak terencnakan. Persoalan ini biasnya terkait dengan sosial budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Upaya empowerment tersebut sejalan dengan orientasi penganut rezim pertumbuhan. Menurut ketentuan Asian Development Bank, kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi terhadap kelompok-kelompok masyarakat demikian harus memiliki sifat: berbasis lokal (mikro), berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, holistik dan bekelanjutan (Zubaedi, 2007:2009)4.

pada masyarakat nelayan ataupun petani misalnya, seperti juga masyarakat lain, mereka juga menghadapi masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kebutuhan ekonomi yang datang setiap saat. (2) Keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar sehingga mempengaruhi usaha (3) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial yang ada (4) Kualitas SDM yang rendah akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan layanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan dan penyesuaian keseimbangan alam (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi agraris ataupun maritim5.

Selain persoalan eksternal yang membentuk konstruksi sosial dan menghadirkan keberadaan masyarakat miskin, tidak kalah penting adalah persoalan pada internal masyarakat miskin sendiri. Sebab, kenijakan negara sering didasarkan atas mainstream ekonomi yang kapitalistik. Indikator ekonomi selalu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi makro seperti pertumbuhan GNP, investasi dan fluktuasi keuangan perbankan. Padahal pada keseluruhan masyarakat miskin, akses untuk melakukan transaksi diperbankan tidak mudah. Mekanisme pasar bebas dan “tricle down effect” ini diyakini akan selalu menghadirkan adaptasi pasar dengan “mitos ilmiah” invisible hand.

Pemberdayaan akhirnya terjebak pada paradigma “tricle down effect” tersebut, meski basis ekonomi telah dipindahkan pada psosi lokalistik. Meminjam bahsa Edi Suharto, dominannya paradigma “tricle down effect” tersebut bisa dilihat pada program-program pembangunan masyarakat (community development) yang bermitra usaha ekonomi produktif berskala mikro, seperti “warungisasi” (setiap kelompok sasaran atau warga binaan dilatih atau diberi modal embuka warung) atau “kambingisasi” (pemberian kambing pada kelompok miskin untuk dikelola secara kelompok). Meskipun kegaiatn tersebut tidak salah, namun tidak mutlak benar. Diibaratkan dengan analogi “ikan dan pancing”, maka meskipun kelompok sasaran (target group) diberi ikan dan pancing sekaligus, mereka tidak akan berdaya jika seandainyta kolam dan sungai yang ada di seputar mereka telah dikuasai oleh elit atau kelompok kuat6.

Akibatnya, keyakinan untuk membangujn kesadaran perubahan dari peran dan posisi internal masyarakat miskin sendiri belum tampak menjadi komitmen pemerintah. Persoalan tersebut membutuhkan kajian yang mendalam dan terus menerus untuk menemukan rumusan teori maupun teknis yang utuh dan memberikan keyakinan komitmen pemerintah untuk membangun penguatan peran dan posisi masyarakat miskin dari internalisasi paradigma dan perilaku mereka sendiri. Pengahrgaan atas tata norma dan sikap masyarakat miskin itu ditujukan untuk menumbuhkan motivasi dan spirit perubahan masyarakat miskin sendiri dari dalam, yakni sebuah semangat yang berangkat dari kesadaran eksistensi diri dan pengetahuan akan peran dan posisinya di lajur pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan eksistensi ini penting untuk menumbuhkan penguatan kualitas mata pencaharian mereka (livelihood) sehingga mampu mengolah segala aset finansial dan material yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusiaan yang layak sekaligus mampu mengembangkan potensi mata pencaharian yang ada di tengah-tengah kompetisi semua bidang ekonomi produktif yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesadaran eksistensi ini menjadi teramat penting saat kajian nasionalisme dapat tumbuh seiring dengan aktifitas ekonomi mereka.

Dengan demikian, keterbatasan kualitas SDM maupun ekonomi masyarakat miskin tidak semata menjadi tugas negara untuk menunjukkan respon tanggungjawab sosialnya melalui perlindungan pelayanan publik dalam kategori hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, jaminan keamanan, ataupun penydiaan air bersih, atau sekedar solideritas moral bagi kelompok miskin, pariferal, marginal, dan kurang beruntung. Lebih dari itu, masyarakat miskin juga membutuhkan legalitas perlindungan ekonomi, paradigma dan usaha mereka layaknya perlindungan negara pada investor maupun perbankan. Pemahaman akan kondisi internal masyarakat miskin tersebut, baik paradigma, eksistensi, filosofi dan ke-wisdom-an serta berbagai sikap mereka atas persaingan hidup layak diangkat sebagai kajian teoretis baru dalam penentuan arah kebijakan kemiskinan.

Realitas ini layak diangkat ditengah persaingan dunia usaha yang bercirikan kapitalistik. Keterbatasan modal usaha menjadi permasalahan besar karena konstruksi ekonomi lebih mengedepankan persaingan modal. Maka tidak dapat terelakkan bila kemudian masyarakat msikin terjebak pada “kubang jaring-jaring” konstruksi ekonomi yang membuat mereka tidak mampu berperan serta dalam mewujudkan kemandirian dan pennetuan sendiri hasil keringatnya. Segala asumsi tersebut membutuhkan kajian yang menyeluruh dalam rangka usaha penemuan rumusan teoretis jembatan penyingkapan realitas sekaligus gagasan aplikatif yang lebih solutif, bukan konflik. Persoalan ini pada skala besar mungkin tidak ubahnya dengan jaritan permasalahan ekonomi yang terjadi anatara negara majudengan negara Dunia Ketiga, dimana hampir seluruh produksi barang dan keberadaan modal telah terakumulasi penguasaannya pada negara-negara maju dan mencengkram peran danm posisi perekonomian mereka sendiri pada situasi yang sulit mengejar ketertinggalan. Namun begitu, semangat penghapusan kemiskinan di atas dunia harus terus digelorakan, termasuk secara nasional adalah penghapusan kemiskinan di negara yang ‘konon’ teramat kaya melebihi keseluruhan negara-negara di Eropa ini, yakni Indonesia.

Selain latar belakang tersebut, untuk mendukung proses percepatan pemberantasan kemiskinan, dibutuhkan kelompok warga yang aktif (actve citizen) untuk membantu melakukan berbagai upaya dari semua sudut bidang kegaiatan. Penulisan ini merupakan bentuk partisipasi warga aktif untuk berjuang melakukan upaya transformatif perubahan kemiskinan tersebut. Kegelisahan ini menghadirkan semangat untuk melakukan penelitian berbasis pemberdayaan internal masyarakat miskin dengan satu harapan segala data dan analisa dalam penelitian ini dapat digerakkan menjadi salah satu bagian dari usaha menjembatani transformasi perubahan sosial.

Rumusan amsalah
bagaimana masyarakat miskin memandang peran dan posisi status sosial-ekonomi mereka di lajur pertumbuhan ekonomi nasional?
Bagaimana mereka menyikapi kompetisi ekonomi ditengah keterbatasan modal sebagai penggerak sebuah usaha ekonomi?
Bagaimana mereka mencari dan menerima perlindungan dari negera?
Bagaimana mereka menyikapi upaya pemberdayaan dari negara?

Menjelaskan cara pandang masyarakat miskin atas peran dan posisi status sosial-ekonomi mereka di lajur pertumbuhan ekonomi nasional
Menjelaskan cara pandang masyarakat miskin dalam mengahdapi kompetisi ekonomi ditengah keterbatasan modal sebagai penggerak sebuah usaha ekonomi
menjelaskan cara masyarakat miskin mencari dan menerima perlindungan dari negera
menjelaskan sikap masyarakat miskin dalam menghadapi upaya pemberdayaan dari negara

daftar pustaka:
Hutasoit, Ruyandi. (2008) Indonesia Sejahtera Bukan Mimpi. GCM
Huro, Daman. Miftahusyaian, Moh. Warsa, Ronald J. Sutomo. Aminta, Yuha, (2008). Demokrasi dan Kemiskinan. Averroespress
Kusnadi. (2009). Keberadaan Nelayan dan ekonomi Pesisir. Ar-ruz Media
P. Todaro, Michael. (1998). Pembangunan ekonomi Dunia Ketiga. Erlangga
Reid, Anthony. (2004). Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. Halm.289
Sumardjan, Selo. (2000). Menuju Tata Indonesia Baru. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Suharto, Edi. (2009). Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama
Widoyoko, Danang. Djani, Luki. Irawan, Ade. Sunaryantono, Agus. Hendry, Febri Katong. (2006) Saatnya Wraha Melawan Korupsi, Citizien Report Card Untuk Pendidikan. ICW
________(2005) Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal. LP3ES
http://tkpkri.org/berita/siaran-pers/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret 2008.20090703536.html, didownload pada tanggal 23 Juli 2009

Perihal Asy'ari
Mahasiswa Sosiologi FISIP UMM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: